LINTAS NUSANTARA.ID, KOTA BENGKULU – Dalam rangka memperkuat pertahanan melawan tindak pidana korupsi, Rabu (24/2/2021) Pemkot bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu teken MoU.
Penandatanganan kerjasama bidang hukum ini langsung dipimpin Walikota Bengkulu, Helmi Hasan dan Kajari, Irene Putrie, SH, MH. MoU kerjasama ini juga disaksikan Wakil Walikota (Wawali), Dedy Wahyudi, para kasi di Kejari dan para kepala OPD dilingkungan Pemkot Bengkulu.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Balai Kota Bengkulu menyepakati beberapa point penting. Diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan dan bidang lain yang berkaitan dengan tata usaha negara.
Kajari Bengkulu, Irene Putrie menjelaskan, MoU yang dibangun antara Pemkot dengan Kejari bersifat bantuan hukum. Selain itu, tujuannya guna pencegaham tindak pidana korupsi. Sebelumnya, kerjasama sudah dilakukan bersama namun terpisah dengan OPD.
“Tidak hanya dibantuan hukum saja, namun Kejari juga ikut mendukung Pemkot dalam penanganan Covid-19,” ujar Irene Putrie kepada Lintas Nusantara.Id disela kegiatan penandatanganan MoU.
Sementara itu, Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, bahwa dalam MoU ini difokuskan dalam permasalahan-peramasalahan Pemkot di bidang hukum. Helmi berharap, nantinya apabila penataan pasar yang ada di kota Bengkulu yang dilakukan pihak ke tiga atau swasta berjalan dengan lancar tentu PAD akan meningkat dan berdampak positif bagi kota Bengkulu itu sendiri.
“Alhamdulillah, MoU telah dilakukan. Fokus kita ialah terkait kerjasama-kerjasama yang akan dibuat atau yang sudah dibuat Pemkot dengan pihak lainnya. Seperti persoalan mendasar tentang pembenahan pasar, kalau di Jakarta dan kota-kota lain pengelolaan pasar telah diserahkan pihak ke tiga. Jadi, ini sebagai pekerjaan ke depan kita agar pasar dapat di kelola pihak ke tiga untuk peningkatan PAD,” tutup Helmi Hasan didampingi Wawali Dedy Wahyudi.(fer)
