KAUR || LINTAS NUSANTARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kaur H. Lismdidanto, SH, MH bersama Waki Bupati Herlian Muchrim, ST atas nama Pemerintah Kabupaten Kaur.
Dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi, secara umum seluruh Fraksi yang diantaranya Fraksi Se’ase seijean, Fraksi Kaur Kondusif, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI-P menyetujui Ranperda APBD untuk disetujui menjadi Perda APBD tahun 2022 tentunya Dengan beberapa catatan dan rekomendasi
Bupati Kaur H. Lismidianto, SH MH dalam sambutaanya menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan surat keputusan gubernur Bengkulu nomor : 1.495. bpkd tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, tentang evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten kaur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Anggaran yang terbatas harus dibelanjakan se-epektif dan se-efesien mungkin dan harus benar-benar menunjukan sekala prioritas mengurangi belanja yang bersifat operasional dan memberi porsi anggaran yang lebih besar untuk pembiayaan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan kabupaten kaur.
“Segala saran, koreksi, himbauan dan pendapat sebagaimana tercermin dari pandangan akhir fraksi yang telah kita simak bersama, akan kami jadikan catatan, sehingga Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi kebijakan publik yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta fokus kepada peningkatan ekonomi kerakyatan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur,” ungkap Bupati. (amr/adv)
