KAUR ││ LINTAS NUSANTARA.ID – Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa (Pemdes) kerap tak harmonis. Akibatnya, kedua lembaga yang seharusnya mampu menjadi patner dalam menyukseskan berbagai program perencanaan ini justru bak film kartun “Tom and Jerry”. Hubungan keduanya bak air dan minyak, sulit menyatu dan bahkan cenderung menimbulkan konflik.
Dampak buruknya, masyarakat desa terancam terkotak-kotak. Dalam suatu pemerintahan, antara eksekutif dan legislatif yang tidak memiliki keharmonisan maka akan sangat berdampak pada mandeknya program pembangunan. Saling serang, saling salip dan saling menjatuhkan menimbulkan kegerahan ditengah warga. Oleh karenanya, perlu ada suatu langkah nyata agar masing-masing memiliki jiwa dan semangat membangun kepentingan umum diatas kepetingan golongan atau pribadi.
Hal seperti ini bisa saja terjadi dilatar belakangi ego yang tinggi. Kemudian, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat minim akan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing. Sosialisasi aturan serta kejelasan fungsi dari BPD misalnya patut ditingkatkan lagi. Sehingga, ke depan akan tercipta SDM yang mumpuni dan dapat merajut semangat membangun.
Kemudian, pemerintahan yang baik, tidak anti kritik juga patut ditingkatkan pula. Dengan upaya ini, akan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, tidak terkotak-kotak serta tetap pada satu komando yaitu kebersamaan dalam segala rasa.
Peran BPD dalam fungsi yang benar akan meredam segala bentuk keraguan masyarakat. Disisi lain, menjauhkan mengkambinghitamkan atas nama kepentingan masyarakat sangat penting dijunjung tinggi. Pasalnya, demi mencapai kepentingan golongan tertentu, kemudian mengatasnamakan kepentingan warga secara keseluruhan.
“SDM BPD maupun Pemdes yang masih sangat minim menjadi salah satu faktor utama terciptanya situasi bak Tom and Jerry. Kemudian, ketidaksejalanan ditubuh internal BPD juga memicu curiga yang berujung pada saling tuding satu dengan yang lain,” ungkap Medianto (43) warga Kecamatan Luas.(amr)
