KAUR || LINTAS NUSANTARA.ID – Kalangan elit politik mulai menyusun dan petakan arah politik di 2024. Meskipun masih ada waktu dua tahun ke depan, politikus mulai melakukan analisa beban biaya politik mendatang.
Jika kondisi perekonomian di Indonesia tidak membaik hingga tahun 2023 akhir maka diprediksi besaran Money Politic (MP) untuk dewan daerah dikisaran Rp 200 ribu satu suara. Kemudian, untuk calon DPR dan DPD dikisaran Rp 20 ribu, sementara untuk dewan provinsi dikisaran Rp 50 ribu satu suara.
Dalam pelaksanaan pemilihan, sulit untuk menutup akses praktek MP. Karena ini sudah mendarah daging dan memang selalu diciptakan dalam hajatan lima tahunan di negeri ini.
Namun angka tersebut bisa saja berubah mengikuti kondisi ekonomi. Baik penghasilan pemilih maupun penghasilan atau modal kandidat calon parlemen.
Aspek lain yang akan mempengaruhi besaran MP pada saat pemilihan adalah benturan aturan keuangan negara yang kian menjepit pejabat maupun anggota dewan. Biaya perjalanan dinas luar daerah, Bimbingan Tekhnis (Bimtek) maupun koordinasi lainnya yang sudah menggunakan aplikasi digital yakni zoom meeting ikut mempengaruhi prediksi pendapatan diluar gaji.
Kandidat calon pun harus memiliki itung-itungan yang bagus. Prinsip ekonomi juga masih berlaku dipagelaran politik. Modul sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tidak dapat dilepas dalam praktek pemilihan umum.
Anggota dewan yang saat ini duduk di DPR, DPD, DPRD, DPRD kabupaten/kota sudah sangat memahami kondisi saat ini. Sehingga, itungan ekonomi plus politiknya akan jauh lebih matang dibanding pendatang baru.
Mereka sudah merasakan bagaimana pemangkasan anggaran hampir disetiap lini. Penghasilan yang menggiurkan sebagai wakil rakyat tak seindah yang dibayang sebelum terjadinya gempuran bencana non alam yakni Covid-19.
“Semoga saja, praktek MP tidak menjadi darah daging lagi. Sehingga, akan terpilih wakil rakyat yang profesional dan proporsional dengan kondisi saat ini,” ungkap Wasdi (39).(amr)
