Pertanyakan Penundaan Sidang, Pendemo Trawl Di PN Bengkulu Abaikan Protokol Kesehatan

oleh -772 views

LINTAS NUSANTARA.ID, KOTA BENGKULU – Ratusan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) Jumat pagi (19/02/2021) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu. Ratusan nelayan tradisional Bengkulu Utara ini datang dengan menggunakan mobil Bak terbuka dan terlihat berkerumun serta tidak menggunakan masker saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Kabag Ops Polres Bengkulu AKP Enggarsah Alimbaldi Mengatakan Aksi unjuk rasa yang di lakukan ratusan nelayan tradisional Bengkulu Utara ini dilakukan secara spontan untuk mempertanyakan terkait Penundaan sidang kasus alat tangkap trawl yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Sebelumnya menurut AKP Enggarsah Alimbaldi pihak kepolisian dari Polres Bengkulu telah menegur dan menghimbau kepada masa pendemo untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan saat menggelar aksi unjuk rasa seperti menjaga jarak fisik serta menggunakan masker sesuai standar yang di tetapkan Pemerintah, Bahkan menurut AKP Enggarsah Alimbaldi anggota dari Polres Bengkulu juga membagikan masker Kepada pendemo yang tidak menggunakan masker guna menghindari terjadinya penularan virus Covid- 19 ditengah masa pendemo.

“Yah aksi rekan-rekan kita dari Nelayan Tradisional Bengkulu Utara ini hanya spontanitas saja, kita juga sudah menegur dan mengingatkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan saat menyampaikan aspirasi mereka, kita mau ini semua berjalan dengan kondusif dan jangan sampai keributan seperti sidang sebelumnya kembali terjadi,”Kata AKP Enggarsah Alimbaldi usai mengawal aksi unjuk rasa.

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Bengkulu Hascaryo Mengatakan dilakukan penundaan sidang kasus alat tangkap trawl di Pengadilan Negeri Bengkulu ini lantaran mengingat kejadian tindakan anarkis yang di lakukan nelayan tradisional sesaat sesuai persidangan Selasa lalu (16/02/2021) dimana para nelayan tradisional mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam ruang sidang dan di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkulu karena tidak menerima tuntutan yang di bacakan Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu yang menuntut nelayan trawl hanya dengan ancaman pidana 10 bulan dan denda 100 juta.

Atas dasar hal tersebut pihak Pengadilan Negeri Bengkulu terpaksa harus menunda sementara waktu persidangan perkara alat tangkap trawl sampai batas waktu yang belum ditentukan sampai kondisi di pastikan aman dan kondusif oleh anggota kepolisian Polres Bengkulu. Seharusnya sesuai jadwal persidangan yang telah disusun Pengadilan Negeri Bengkulu hari ini sidang kasus alat tangkap trawl mengagendakan menyampaikan nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa nelayan trawl.

“Maksud awal kedatangan ratusan nelayan tradisional Bengkulu Utara ini untuk mempertanyakan pelaksanaan persidangan hari ini, Karena kalo sesuai jadwal persidangan seharusnya hari ini sidang mengagendakan menyampaikan nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa, Akan tetapi tidak dapat di lakukan karena menimbang banyak masa yg datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga dikhawatirkan hal yang sama akan kembali terjadi seperti sebelumnya, Kita Pengadilan Negeri Bengkulu akan menegakan hukum seperti yang seharusnya dan tidak akan berpihak kepada siapapun” Unjar Humas PN Bengkulu Hascaryo yang akrab disapa pakde Jenggot itu.

Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) Rusman menyatakan meminta kepada penegak hukum baik Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku penggunaan alat tangkap trawl dengan sebenar-benarnya tampa ada keberpihakan sehingga ada efek jera bagi pengguna atau pemilik alat tangkap trawl yang sudah meresahkan nelayan tradisional dan telah merusak perairan laut Bengkulu tersebut.

Ditambahkan Rusman dirinya meminta kepada pemerintah provinsi Bengkulu maupun pemerintah Kota dan Kabupaten untuk dapat tegas kepada pengguna dan pemilik alat tangkap trawl untuk alat tangkap trawl tidak lagi beroperasi di perairan laut Bengkulu, Hal itu menurut Rusman sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Di dalam undang-undang ini dijelaskan Rusman alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ermasuk di antaranya jaring trawl, pukat harimau dan kompressor.

“Kita hanya minta ada efek jera bagi pengguna atau pemilik alat tangkap trawl dan meminta ketegasan pemerintah untuk jagan sampai lagi alat tangkap trawl beroperasi di perairan laut Bengkulu, Sehingga kedepannya tidak ada lagi bentrokan antara nelayan tradisional dengan nelayan trawl yang kerap kali terjadi secara berulang- ulang di provinsi Bengkulu setiap tahunnya ini,” tutup Rusman.(fer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *