Perangkat Desa Jadi Korban Pungli, Rismadi: Saya Prihatin Dan Dukung Proses Hukum

oleh -2.661 views

LINTAS NUSANTARA.ID, KAUR – Kabar Operasi Tanggap Tangan (OTT) Pungutan Liar (Pungli) terhadap perangkat yang dilakukan Polres Kaur Polda Bengkulu mengundang banyak keprihatinan. Kamis (25/2/2021), anggota DPRD Kaur dari partai Hanura, Rismadi mengungkap keprihatinannya terhadap para korban Pungli yakni perangkat desa dalam memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

“Jika benar ada Pungli terhadap perangkat desa terkait mendapat NIPD maka harus diusut hingga tuntas secara hukum,” ucap politisi Hanura ini kepada Lintas Nusantara.id, Kamis (25/2/2021).

Menurut Rismadi, dalam kasus ini, maka secara jelas perangkat desa menjadi korban dari oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Oleh karenanya, diharapkan kepada aparat hukum untuk lebih serius dan mengejar siapa saja yang terlibat. Baik itu dari kalangan pejabat, oknum Kades, oknum camat, oknum pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), oknum dinas terkait hingga ke kementerian yang menangani NIPD.

“Kasihan kepada perangkat desa, ditengah kondisi pandemi Covid-19, dimana perekonomian melorot justru dimanfaatkan para oknum tidak bertanggungjawab,” ucap Rismadi.

BACA JUGA : https://lintasnusantara.id/?p=6168

Dalam kasus OTT Pungli NIPD ini, sambung Rismadi, merupakan kasus besar karena tidak menutup kemungkinan ribuan perangkat desa di Kabupaten Kaur menjadi korban Pungli NIPD tersebut. Ada 192 desa di Kabupaten Kaur, masing-masing desa memiliki 6 perangkat desa dan nilai Punglinya diangka Rp 2,5 juta saja sudah miliaran.

“Ini kasus besar, saya wakil rakyat di DPRD sangat menyayangkan tindakan oknum ini. Untuk itu, secara pribadi mendukung penuh aparat hukum untuk membongkar jaringan pelaku Pungli NIPD tersebut. Akan saya sampaikan ke dewan guna mengambil sikap atas kasus Pungli NIPD ini,” tuturnya.

Apalagi, lanut Rismadi, persoalan NIPD ini dewan sama sekali tidak tahu. Bahkan, dalam waktu dekat ini akan dibahas guna dilakukan klarifikasi langsung ke kementerian agar semua menjadi jelas apa itu NIPD dan fungsinya. Mengingat, ada persepsi lain di kalangan perangkat desa terkait NIPD ini.

“Kasus OTT Pungli NIPD ini menghebohkan jagad Kabupaten Kaur. Karenanya, proses hukum harus berjalan dengan baik. Diharapkan tidak berhenti batas pelaku-pelaku kecil atau kurirnya. Namun, mampu mengejar dan menangkap otak Pungli ini. Selain itu, ada indikasi praktek Pungli ini banyak melibatkan jaringan, bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” tandasnya.(007)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *