BENGKULU || LINTAS NUSANTARA.ID – Pekerjaan Rumah (PR) Dinas Sosial (Dinsos) semakin berat. Dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara kriteria penerima. Meskipun, Dinsos setiap bulannya melakukan perbaikan data penerima Bansos namun hasilnya belum maksimal.
Bahkan, penerima Bansos saat ini ada yang berasal dari PNS dan pegawai BUMN. Hal ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap data Dinsos. Penerima Bansos mengacu pada data DTKS.
KPM Bansos Dinsos terus disingkronkan melalui aplikasi SIKS-NG milik Kemensos RI. Perbaruan data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan kelurahan ataupun pemerintah desa. Sehingga, perbaikan data DTKS dapat benar-benar singkron.
Kadis Sosial Provinsi Bengkulu, Iskandar ZO mengakui, masih ada terdapat nama penerima Bansos yang berstatus PNS dan pegawai BUMN. Kemudian, ada diantara penerima Bansos juga sudah mapan. Data ini yang harus diverifikasi dan validasi yang melibatkan lurah maupun Kades.
“Kita akui masih ada ribuan data penerima Bansos yang sudah tidak layak lagi. Namun, masih terdata di DTKS. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada diskusi langsung coret dan keluarkan dari data DTKS bagi yang sudah mapan,” ungkap Iskandar.
Tujuan dari perbaikan data DTKS adalah guna konfirmasi keberadaan penerima Bansos. Selain itu, memastikan bahwa penerima benar-benar layak dan tidak lagi menjadi persoalan dikemudian hari.
“Perbaikan data setiap tahunnya pasti ada. Oleh karena itu, perlu disiapkan data yang valid dari tingkat bawah,” ungkap Iskandar.(red)
