BENGKULU UTARA || LINTAS NUSANTARA.ID – Kantor Bupati Bengkulu Utara, Kamis (25/11/2021) kemarin mendadak ramai. Puluhan bahkan ratusa warga dari empat desa di Kecamatan Lais mendadak geruduk kantor Pemkab. Mereka hadir dengan membawa poster, pengeras suara. Ternyata mereka menggelar aksi unjuk rasa, orasi di depan kantor bupati menyampaikan aspirasi mereka.
Unjuk rasa masyarakat yang tergabung dari Desa empat desa penyangga kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut menuntut Pemkab Bengkulu Utara tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah meraka.
Sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat selalu terjadi. Ole karena itu, jangan sampai menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi. Massa juga menyampaikan orasi terkait adanya intimidasi pihak tertentu terhadap warga.
Akis unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres, Kodim dan Satpol PP. Kemudian, perwakilan massa bertemu dengan Pemkab yang diwakili Asisten I.
Aksi unjuk rasa ini juga meminta pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) membentuk Tim khusus penyelesaian sengketa tanah, massa juga meminta masyarakat mendapatkan perlindungan dari intervensi dari pihak dan oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu.
Hal ini lantaran massa menilai masyarakat acapkali diperalat dan dibenturkan dengan APH dengan tujuan-tujuan tertentu, poin ini dinilai penting lantaran aparat merupakan bagian dari rakyat.
“Jika memang tak selesai tuntutan kami ini, kami akan kembali datangan lima ribu massa untuk demo lagi disini,” kata Rustam Effendi, Ketua Umum Front Pembela Rakyat, usai melakukan mediasi bersama Asisten I Pemkab setempat.
Sementara itu, juru bicara Pemerintah Daerah Bengkulu Utara melalui Asisten I, Dullah menjelaskan, pihaknya akan berusaha mencari jalan terbaik terkait dengan tuntutan massa hingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.
“Pembangunan ekonomi ada 3 pilar yang berperan, pemerintah, dunia usaha, rakyat. Pemerintah sebagai penggerak penyeimbang bagi masyarakat. Kita akan mencari jalan terbaik hingga tidak ada pihak lagi yang merasa dirugikan,” sampai Dullah.
Terpisah, otoritas Kepolisian menepis tudingan warga yang menilai jika masyarakat acapkali dibenturkan dengan aparat. Kabag Ops Polres Bengkulu Utara, AKP Jufri menegaskan, institusi Polri tidak berpihak dalam kepentingan manapun. Dalam tanggungjawabnya, Kepolisian menjalankan tugas terkait kewenangan sebagai penegak hukum.
Kepolisian juga berharap, baik pihak perusahaan dan masyarakat menaati hukum yang berlaku.
”Kami berharap semua kondusif, dan permasalahan ini segera mendapatkan jalan terbaik. Kami bertugas menjalankan dan menindak semua yang melawan dengan hukum,” tegas Jufri.
Massa berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam jumlah besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.(nadit/iswan/ucit)
