KAUR || LINTAS NUSANTARA.ID – Banyak perangkat desa dan masyarakat yang belum mengetahui asal Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kaur Nomor 15 Tahun 2021 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian peragkat desa pada BAB V pasal 11 dijelaskan, NIPD terdiri dari 20 digit nomor.
Masing-masing nomor merupakan kode tersendiri yang membedakan antara perangkat desa. NIPD terdiri dari empat digit angka tahun lahir, dua digit angka bulan lahir, dua digit angka tanggal lahir, dua digit kode kabupaten, dua digit kode kecamatan, empat digit nomor urut desa dan empat digit nomor registrasi perangkat desa se-Kabupaten Kaur.
Pada pasal 10 ayat (2) NIPD ditetapkan melalui keputusan bupati sebelum perangkat desa dilantik. Ayat (3) bupati menyampaikan NIPD kepada camat. Pada ayat (1), menyebutkan perangkat desa ditetapkan oleh Kades kepada bupati melalui camat untuk diterbitkan NIPD.
Perangkat desa yang lama yang belum menerima NIPD tentu harus melalui proses penjaringan calon perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Perbup tersebut. Mengikuti seleksi penjaringan melalui Panitia Seleksi (Pansel) calon perangkat desa.
Namun, timbul keraguan masyarakat terkait keabsahan legalitas perangkat desa yang diangkat oleh Penjabat sementara (Pjs) Kades tanpa melalui proses penjaringan aturan yang berlaku. Perangkat desa yang diangkat oleh Pjs tanpa melalui proses atau prosedur sesuai ketentuan aturan, Kades terpilih hasil pemilihan serentak 28 April lalu enggan merekomendasikan penetapan pengangkatan perangkat desa untuk diusulkan menerima NIPD.
“Ya, solusinya ikut seleksi penjaringan melalui Pansel sesuai ketentuan yang berlaku bagi perangkat desa yang ditetapkan oleh Pjs Kades dan belum mendapat NIPD. Sehingga, ke depan perangkat desa yang bekerja benar-benar sudah sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Iral Susanto (46) warga Kecamatan Tanjung Kemuning.(amr)
