SURABAYA || LINTASNUSANTARA.ID – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah yang di kelola pemerintah (negeri) maupun swasta.
Peruntukan dana BOS yang sudah dicairkan itu sekolah negeri dan swasta dapat langsung menggunakan untuk kebutuhan pengembangan pembelajaran, diantaranya operasional sekolah, membayar listrik, air, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, hingga dana BOS tersebut juga diperuntukkan sekolah swasta membayar para guru.
Menurut Ir. Yusuf Masruh, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya bahwa, penerimaan dana BOS sekolah negeri dan swasta ini harus sesuai dengan jumlah murid atau siswa-siswi yang ada pada sekolah tersebut.
“Iya, harus sesuai jumlah siswa-siswi terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Kita datanya melalui, Dapodik,” katanya, Kamis (5/10/2023).
Yusuf menyebut, penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah negeri maupun swasta disesuaikan pada jumlah murid yang tidak boleh kurang ataupun lebih.
Misalkan, siswa (murid) jumlahnya sekitar puluhan anak. Maka pihak sekolah negeri dan swasta dengan mengusulkan dana BOS pun harus disesuaikan peruntukan dalam jumlah tersebut. Tapi ketika sekolah negeri dan swasta itu mengusulkan dana BOS tidak sesuai jumlah pada siswa, tentu tidak diperbolehkan.
Baca Juga :
https://lintasnusantara.id/2023/10/05/proses-mengurus-e-ktp-hilang-gratis-biaya-begini-syaratnya/
“Ya, ora oleh (tidak boleh), sekolah dengan mengusulkan dana BOS dalam jumlah siswa melebihi atau sampai tidak sesuai dengan data Dapodik itu,” ungkap Yusuf Masruh.
Dia mengingatkan, dalam masing-masing jumlah murid harus sesuai dengan Dapodik untuk penerimaan dana BOS, baik sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau dana BOS yang diterima sekolah negeri dan swasta sampai siswanya melebihi, namun data siswa itu jumlahnya sedikit, itu yang tidak di bolehkan. Harus sesuai dengan data siswa pada Dapodik,” tandas Yusuf Masruh. (hyt/mnf)
