LINTAS NUSANTARA.ID, BENGKULU TENGAH – Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. Ferry Ramli, SH.,MH menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2020 Unaudited kepada Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Bengkulu. Acara tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI Bengkulu di jalan Adam Malik Kota Bengkulu hari ini.
Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. Ferry Ramli, SH.,MH mengatakan dirinya merasa optimis untuk kesekian kalinya Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dapat . meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Bengkulu. Untuk mendapatkan WTP dari BPK RI Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah bekerja secara maksimal dengan mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
“Dengan ini Harapan saya kita semua bisa kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pihak BPK RI,”ungkap Ferry Ramli usai menyerahkan LKPD tahun 2020.
Ferry Ramli juga mengucapkan terima kasih kepada BPK perwakilan Provinsi Bengkulu karena telah memberikan arahan, saran dan masukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selalu menjaga kedisiplinan dalam bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan kualitas penyampaian laporan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya berdasarkan penilaian oleh BPK RI.
“Kalau mendapatkan masalah maka silahkan Opd untuk berkonsultasi kepada BPK RI perwakilan Bengkulu, Sehingga kedepannya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,”tegas Ferry Ramli.
Sementara itu PLH BPK RI Bengkulu H. Hidayat menjelaskan dalam penyerahan laporan keungan ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahun yang di gelar BPK RI, Sehingga diminta kepada semua kepala daerah baik Provinsi, Kabupaten Kota dan OPD di Bengkulu untuk mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
“Saya minta kepada semua kepala daerah ataupun OPD jangan takut apabila tim BPK akan melakukan audit terkait degan aset daerah karena kami menerima apabila ingin diskusikan dan konsutasikan secara baik sebelum tim BPK melakukan pemeriksaan keuangan,”tutup H.Hidayat.(fer)
