KAUR || LINTAS NUSANTARA.ID – Menyikapi rumor dan desas-desus perekrutan penyelenggara Pemilu yang “tidak fair” diberbagai daerah, menarik perhatian politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Ahmad Kudsi, S. Pd.
Ahmad Kudsi menyampaikan harapan agar penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat adhoc di kecamatan dan desa agar terlepas dari kepentingan politik golongan.
Menurut mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kericuhan pasca Pemilu diawali dari hal kecil yang dianggap sepeleh. Namun, menyimpan potensi kerawanan yang luar biasa.
Belajar dari pengalaman Pemilu kepala daerah di Kabupaten Kaur beberapa tahun lalu, kericuhan berujung pada kerusuhan bakar membakar gedung perkantoran lantaran ketidakpuasan kontestan Pemilu yang merasa dicurangi penyelenggara Pemilu.
“Hati-hati, berawal dari perekrutan penyelenggara yang tidak fair, berujung pada aksi anarkis yang luar biasa. Ini sudah masuk ditahun politik, tahapan Pemilu sudah berjalan,” ujar Ahmad Kudsi.
Penyelenggara Pemilu yang terkesan tidak berpegang pada amanah konstitusi akan melahirkan reaksi politik yang berdampak pada kisruh besar yang ujungnya tindakan anarkis.
Pengalaman pahit tersebut hendaknya menjadi warning bagi penyelenggara Pemilu untuk lebih berhati-hati dan serius menjalankan konstitusional yang berlaku.
“Dapat ditarik kesimpulan, pengalaman pahit ini disebabkan oleh penyelenggara yang ikut bermain dalam permainan kontestan tertentu. Hati-hati, jangan sampai pahitnya pengalaman tersebut kembali terulang,” ucap Ahmad Kudsi.
“Mari belajar dari pengalaman agar ke depan semua berjalan baik tanpa ada gangguan apapun. Sadari bahwa kita dihadapkan pada tanggungjawab besar untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu,” tutur Ahmad Kudsi.
Masih mending juga hanya segelintir masyarakat yang merasa dirugikan, sambung Ahmad Kudsi. Baru segelintir yakni peserta tes Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Jika saja penyelenggara Pemilu bermain mata dengan kontestan maka tidak menutup kemungkinan massa akan mengepung kantor penyelenggara.
“Kami tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karenanya, diharapkan penyelenggara dapat bekerja profesional dan tidak mengundang kontroversi yang dapat berakibat fatal dikemudian hari,” pungkas Ahmas Kudsi.(amr)
