SURABAYA || LINTASNUSANTARA.ID – Permintaan tunjangan hari raya (THR) diduga dilakukan salah satu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Surabaya.
Dugaan tersebut tengah viral di media sosial (medsos) Instagram @lambe_turah terjadi pada LPMK Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya Barat. Permintaan THR itu tertulis selembar kertas serta terdapat stempel dan Ketua LPMK Kelurahan Manukan Wetan.
Sangat disayangkan, marwah LPMK Kota Pahlawan tercoreng buntut mencuatnya dugaan persoalan tersebut oleh oknum Ketua LPMK Manukan Wetan. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu atas unsur kesengajaan, dan atau menduga adanya faktor suruhan?.
Bahkan, persoalan dugaan permintaan THR Ketua LPMK Manukan Wetan ini juga sampai didengar DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Pihaknya memperingatkan agar seluruh pengurus 154 LPMK Kelurahan se Surabaya supaya tetap berpegang terhadap aturan dan menjaga nama baik lembaga.
“Saya himbau seluruh LPMK Surabaya jaga etika dan kepercayaan masyarakat. Jangan manfaatkan momentum apa pun untuk praktik merusak citra. Jadilah contoh tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih serta transparan,” kata Yona Bagus, Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Tak cukup itu, Yona juga meminta supaya menindak tegas dalam bentuk evaluasi jabatan. Ia pun mengaku geram terkait kabar adanya permintaan THR Ketua LPMK Manukan Wetan. Legislator Fraksi Gerindra langsung menghubungi pemangku wilayah setempat mengklarifikasi dan meminta langkah konkret.
“Saya hubungi telepon Camat Tandes Pak Febri. Saya minta yang bersangkutan segera dievaluasi agar tidak diposisikan lagi sebagai Ketua LPMK. Lalu Pak Camat menyatakan siap untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.
Kembali disampaikan Yona, bahwa tindakan meminta THR mengatasnamakan lembaga merupakan pelanggaran etika berat. LPMK mitra strategis pemerintah yang mengemban amanah warga, bukan alat mencari keuntungan pribadi atau kelompok pada momen tertentu.
“Jangan sampai lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi ini penting agar menjadi pelajaran. Kita ingin LPMK benar bekerja untuk kepentingan warga, bukan justru membebani,” tegasnya.
Yona menyampaikan integritas merupakan harga mati bagi setiap pengurus lembaga sosial kelurahan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan muncul preseden buruk merusak kepercayaan publik terhadap institusi LPMK secara keseluruhan di Surabaya.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena ulah satu orang, citra seluruh LPMK se Surabaya ikut terdampak,” tandasnya. [tim/red]
