SURABAYA || LINTASNUSANTARA.ID – Politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i mengungkapkan pihaknya tidak setuju kalau semua pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di arahkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sehingga, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk tetap menerbitkan e-KTP fisik.
“Jangan langsung KTP digital semua. Kalau kalangan lanjut usia (lansia) bagaimana)? Kan, tidak mungkin,” kata Imam Syafi’i kepada lintasnusantara.id, Rabu (18/10/2023).
Harusnya dicarikan solusi atas kekosongan blangko e-KTP. Salah satu opsinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa mengkaji untuk memberikan hibah pengadaan blangko ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu bahan pengadaan blangko khusus yang di pasok ke Kota Surabaya.
Imam menyebutkan bahwa tidak ada salahnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dialokasikan untuk pengadaan blangko dalam bentuk hibah.
“Uangnya kan ada, seharusnya ini jadi prioritas,” ungkap eks wartawan senior tersebut.
Lebih lanjut Imam mengatakan kebijakan itu tidak menyalahi aturan. Pengalaman tersebut pernah dilakukan beberapa kabupaten/kota.
“Kami meminta dispendukcapil mengkaji opsi hibah APBD untuk blangko e-KTP supaya stok blangko tetap ada,” jelasnya.
Imam juga menilai KTP digital memang lebih praktis. Tetapi sayangnya, ada beberapa tempat justru petugas tidak pernah mensosialisasikan KTP digital.
“Kalau KTP digital di sosialisasikan ke masyarakat mungkin mereka mengetahui. Saat saya tanyakan ke warga ada sebagian belum memiliki KTP digital. Kan, ini belum ada sosialisasi menyeluruh. Warga menyampaikan bahwa KTP digital tidak ada pemberitahuan,” tandasnya. (hyt/mnf/amr)
